 |
| Ilustrasi |
Radarlambar.com – Sebanyak 27 peratin dari empat kecamatan yakni Kecamatan Pesisir Selatan, Ngambur, Ngaras dan Kecamatan Bangkunat di Kabupaten Pesisir Barat, akan diperiksa oleh Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Lampung Barat di Krui. Selain peratin, kelompok masyarakat (pokmas) dari 27 pekon tersebut secara bertahap akan diperiksa.
Pemeriksaan itu terkait dengan pembuatan sertifikat tanah melalui program proyek nasional agraria (prona) ditahun 2017 dengan jumlah sekitar 4.383 sertifikat, yang diduga ada pungutan liar (pungli). Demikian disampaikan, Kacabjari Krui, M.Amriansyah, S.H, M.H., kepada harian ini Rabu (28/2-2018).
Menurut dia, mengenai dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah melalui prona itu, sebelumnya pada Rabu (7/2) Cabjari Krui telah memeriksa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Barat. Secara bertahap mulai pekan depan pemeriksaan dilanjutkan ke tingkat pekon yang mendapat program pembuatan sertifikat tanah melalui prona ditahun 2017 itu.
“Dalam pemeriksaan dugaan pungli itu, kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama, karena bukan hanya satu atau dua pekon saja, tapi ada 27 pekon,” jelasnya.
Dikatakannya, pemeriksaan peratin di 27 pekon itu merupakan tahap kedua setelah melakukan pemeriksaan terhadap BPN. Setelah pemeriksaan 27 peratin selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan seluruh Pokmas di masing-masing pekon yang mendapat program pembuatan sertifikat tanah itu.
Terus dia, rencana pemeriksaan peratin dan pokmas di 27 pekon itu mudah-mudahan tidak ada kendala. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kebenaran mengenai adanya dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah melalui program prona atau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Dugaan pungli tersebut akan terus kita tindaklanjuti, karean itu saat ini masih dalam proses pemeriksaan,” katanya. (yayan/d1n)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar