Acara tersebut dihadiri langsung Tim Penilai dari Kemenpan dan RB, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, perwakilan satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN Liwa serta para punggawa KPPN Liwa.
Kabid Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung, Tejo Prakosa mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai penilaian akhir Kemenpan dan RB atas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang telah dilaksanakan oleh KPPN Liwa sejak awal tahun 2017.
Apabila berdasarkan hasil penilaian Tim Kemenpan RB KPPN Liwa dinilai telah memenuhi syarat sebagai unit kerja yang memenuhi kriteria wilayah bebas dari korupsi, maka KPPN Liwa akan dianugerahi predikat sebagai unit kerja yang telah bebas dari korupsi.
“Kanwil DJPb Provinsi Lampung mengusulkan KPPN Liwa sebagai unit kerja untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang selanjutnya akan menjadi percontohan untuk KPPN yang ada di Provisi Lampung,” ujar Tejo Prakosa.
Sementara itu, Ketua Tim Kemenpan-RB Laode Muhamad R.Rere dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa pembangunan zona integritas merupakan bagian kecil dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja pemerintah.
Kemenpan-RB memantau proses reformasi birokrasi dalam berbagai kemeterian atau lembaga pemerintah. Pembangunan zona integritas juga merupakan proses yang berkelanjutan.
“Membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari Korupsi tidak boleh berhenti ketika suatu unit kerja telah memperoleh predikat wilayah Bebas dari Korupsi, namun justru harus terus berlanjut dan merupakan proses yang berkesinambungan,” kata dia.
Dani Ramdani Kepala KPPN Liwa dalam presentasinya mengungkapkan bahwa KPPN Liwa sebagai salah satu unit vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah, telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sejak awal tahun 2017 dalam rangka mewujudkan KPPN Liwa sebagai unit kerja yang bersih dari korupsi, dan bersih dalam melayani. Bersih dari suap, gratifikasi, korupsi, kolusi maupun nepotisme.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh KPPN Liwa mulai dari manajemen perubahan, manajemen sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,” ucap Dani.
Dikatakannya, manajemen perubahan KPPN Liwa dilaksanakan melalui pengamalan nilai-nilai Kementerian Keuangan, budaya organisasi Ditjen Perbendaharaan, patuh pada kode etik, memperkuat peran pimpinan sebagai agen perubahan dan sebagai contoh/suri tauladan, memperkuat sinergi antar pegawai sebagai satu keluarga besar dan sebagai satu tim, penandatanganan pakta integritas setiap pegawai dengan atasan langsungnya, serta pakta integritas kepala KPPN Liwa dengan seluruh masyarakat pengguna layanan.
Dalam penataan tata laksana, lanjut dia, KPPN Liwa diantaranya dalam melaksanakan pekerjaan selalu berlandaskan atas SOP, memastikan semua jenis pekerjaan telah ada SOP-nya, secara berkala melakukan evaluasi SOP sehubungan dengan perkembangan proses bisnis dan kebijakan, implementasi e-office sebagai langkah efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan teknologi informasi, implementasi dan meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.
“Berbagai upaya nyata dan tulus tersebut di atas semata-mata dilakukan oleh KPPN Liwa sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan,” pungkasnya (linda/lusiana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar