Pasalnya dalam realisasinya dilapangan program yang salah satu sasarnnya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, justru diindikasikan dikendalikan oleh petugas kehutanan dalam pemanfaatan dana.
Berdasarkan keterangan dari sumber yang dapat dipertangung jawabkan, program bang pesona itu merupakan bantuan lunak, Rp50 juta per-kelompok dengan proses Dua kali pencairan, tahap I Rp30 juta, dan sisanya tahap II, dengan kegunaan uang pengadaan bibit kayu dan pengadaan ternak.
Dilapangan berdasarkan keterangan dari beberapa KUPS, saat pencairan dana yang ditransfer ke rekening kelompok melalui BRI, setelah diterima kelompok, dana kembali diserahkan ke petugas kehutanan terkait, atas nama Herlambang, dimana dana yang dikembalikan itu untuk dibelikan bibit kayu ataupun ternak.
Sepertihalanya pembelian bibit Alpukat dengan harga Rp20 ribu perbatang, dan bibit Durian (duren) Rp35 ribu/ batang. Jumlah bibit yang dibeli kelompok berpariasi ada yang membeli 600 batang bibit durian, artinya tolat uang Rp21 juta, dan 200 batang Alpukat artinya Empat Juta rupiah, Kelompok lain begitu juga namun jumlah yang berbeda, dan menurut keterangan petugas kehutanan kepada kelompok pengadaan bibit dari Kabupaten Lampung Timur (Lamtim). Begitu pulan untuk ternak kambing dibelikan juga dengan harga Rp2 juta-per-ekor.
"Artinya dalam hal itu KUPS, hanya tinggal menggunakan bantuan. Sehingga Dana yang disalurkan dari BRI sebesar Rp30 juta, namun karena dipotong padak tinggal Rp29 juta, dan kemudian dana itu dikembalikan lagi oleh kelompok ke petugas untuk dibelikan apa yang menjadi usulan kelompok," kata dia.
Terkait itu, menimbulkan pertanyaan dimana poin pemberdayaan masyarakat sekitar hutan seperti apa. Sebab jika ketentuannya seperti itu, kenapa pemerintah harus repot-repot menyalurkan bantuan dalam bentuk uang, jika pada kenyataannya kelompok menerima dalam bentuk barang. "Jadi pertanyaan jika betul seperti ini enapa tidak diberikan bantuan langsung bibit dan ternak kepada kelompok penerima," ucapnya.
Menanggapi itu Staf Seksi Perlindungan KPH II Liwa, Herlambang, S.P., Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dadang Tianahadi, S.P,M.M., mengetahui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPHL 2 Liwa Hasan Basri, S.Sos., membenarkan terkait pembelian bibit tersebut, namun kapasitas pembelain itu karena kelompok yang meminta lantaran jika membeli ditempat umum harganya jauh lebih tinggi sementara kualitas bibit juga tidak dijamin. "Kita memfasilitas untuk mencari bibit produktif, dari pembibitan yang memang sudah teruji, pembelian hingga Bandar Lampung," ungkapnya.
Dimana uang yang diberikan kelompok sesuai dengan harga bibit, seperti duren Rp35/batang, Alpukat Rp20/batang, dengan jumlah terendah Delapan juta, dan tertinggi Rp17 juta.
Sebelumnya Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dadang Tianahadi, S.P,M.M., mendampingi Keoala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPHL 2 Liwa Hasan Basri, S.Sos., membenarkan bahwa bang pesona tersebut keperuntukannya untuk pengadaan bibit dan ternak sesuia rencana kerja kelompok masing-masing, dan pengelolaannya dilakukan langsung oleh kelompok.
Pihaknya menyebutkan sebelum mendapatkan bantuan kelompok harus melakukan beberapa tahapan seperti verifikasi adminstrasi, verifikasi teknis baru setelah itu dinyatakan kelompok dinyatakan layak atau tidak.
Artinya kementerian mentrrsfer uang untuk dibeikan bibit dan ternak sebsuai RKK, dan peran petugas kehutanan memantau realisasinya dan membantu jika kelompok memerlukan bantuan tentang penerpannya. "Untuk Kabupaten Lambar terdapat sembilan kelompok yang memperoleh bang pesona tersebut," tandasnya. (ius)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar