Kedatangan keenam Aleg provinsi tersebut, dalam rangka menyerap aspirasi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terkait semua persoalan yang ada di Lambar, yang bisa diperjuangkan di provinsi untuk tahun anggaran 2020 mendatang.
Mirzalie dikonfirmasi usai rapat berlangsung mengungkapkan, anggota DPRD Lampung Dapil IV berkomitmen untuk memberjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah di provinsi, termasuk akan segera menindaklanjuti berbagai permasalahan, harapan dan keluhanan yang disampaikan pemerintah daerah pada reses tersebut.
Dikatakannya, berbagai persoalan yang disampaikan pemerintah daerah seperti peningkatan infrastruktur jalan, perubahan status jalan, hingga permasalahan-permasalahan lainnya akan diperjuangkan pada saat pembahasan RAPBD Provinsi Lampung .
”Untuk masalah infrastruktur, seperti jalan sepanjang tujuh kilo meter yang menghubungkan Pekon Balak dengan Suoh masih membutuhkan peningkatan, dan dari dari lima ruas jalan provinsi di Lambar itu yang menjadi perioritas, selain itu jalan yang menghubungkan Lampung dengan Sumatera selatan juga diharapkan untuk bisa berubah status dari sebelumnya jalan provinsi menjadi jalan nasional,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan lainnya berkautan dengan perekonomian, dimana Lambar sebagai salah satu penghasil kopi robusta, tentu perlu mendapatkan dukungan dan dorongan dari semua pihak, utamanya dari pemerintah provinsi Lampung dan itu juga menjadi salah satu catatan pihaknya.
”Permasalahan lainnya berkaitan dengan kebencanaan, dimana daerah kita merupakan daerah rawan terjadi bencana alam, sehingga pihaknya juga akan memperjuangkan agar Lambar maupun Pesbar dan Tanggamus yang masuk dalam Dapil kami, untuk bisa mendapatkan perhatian khusus dari provinsi,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan konflik gajah dengan manusia yang kerap terjadi setiap tahunnya di Lambar khususnya di perbatasan Lambar dengan Tanggamus, juga menjadi salah satu catatan yang dirasa perlu untuk dibahas lebih jauh di tingkat provinsi, sehingga permasalahan terseburt tidak terus terjadi.
”Kami juga menerima keluhan berkaitan dengan maraknya galian c di Lambar, dimana jumlah galian c berdasarkan informasi dari pemerintah daerha cukup banyak, sementara untuk kontribusinya sendiri (pendapatan asli daerah) tidak ada, karena pemerintah daerha juga tidak berani melakukan pungutan sebab belum ada paying hokum, sementara kewenangan galian c berada di provinsi,” kata dia.
Dilain pihak, bupati Lambar Parosil Mabsus menyampaikan harapannya, dengan kunjungan Aleg provinsi tersebut memberikan makna tersendiri guna mendukung dan meningkatkan pembangunan di Lambar sehingga makin mempercepat realisasi aspirasi masyarakat.
”Pada kesempatan kali ini kami kembali menegaskan bahwa Pemkab Lambar senantiasa mendukung dan telah mengambil langkah – langkah yang diperlukan guna mewujudkan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan di Lambar," kata Pakcik---sapaan Parosil Mabsus .
Kemudian, lanjut dia, dengan adanya kunjungan kerja ini, pihaknya berharap akan semakin mempererat koordinasi dan kerjasama serta terserapnya aspirasi masyarakat Lampung barat dalam pembangunan daerah.
”Sebagaimana diketahui bahwa kondisi alam Lampung barat yang rentan dengan bencana alam, baik longsor dan gempa bumi tentunya pelaksanaan pembangunan di Lampung barat memerlukan dukungan semua pihak, termasuk dari DPRD Propinsi Lampung,” imbuhnya. (nop)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar