 |
| Wakil Ketua Komisi I Erwin Suhendra S.E. |
Sehingga, kegiatan plesiran yang dibalut dengan agenda formal itu diduga menjadi lahan subur bancakan antara APDESI Lambar bersama instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lambar.
Baca juga : Rp 1,1 Dana Desa Digunakan Peratin untuk Plesiran
Hal itu, tentu bukan tanpa alasan, mengingat output dari kegiatan itu tidak ditemukan adanya perkembangan dan progress signifikan seperti tertuang dalam juklak dan juknis pengelolaan DD yang diperoleh aparatur pemerintahan desa seusai mengikuti Bimtek dan studi banding di tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai contoh, dari informasi yang di himpun,
masih ditemukan jika aparatur pemerintahan pekon selama ini tidak mampu menghasilkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) maupun teknis administrasi lainnya yang menjadi landasan dalam merealisasikan serapan DD.
Bahkan, selama ini, dalam pembuatan RAB Pekon, di sejumlah pekon masih menyerahkan penyusunannya kepada pihak lain dengan alasan tidak mampu untuk menyusun sesuai dengan juklak dan juknis yang telah diperoleh melalui materi dalam berbagai Bimtek yang telah digelar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I Erwin Suhendra mengatakan, sepulangnya setelah studi banding, pihaknya (Komisi 1) akan menggelar hearing bersama DPMP dan jajaran Apdesi Lambar. Untuk itu, sehubungan dengan kegiatan tersebut pihaknya menghimbau agar pelaksanaannya membuahkan hasil untuk kemajuan pekon serta meningkatkan kemampuan, kesungguhan dan kesadaran aparatur pekon.
"Sementara ini kita mengimbau mereka (peratin) agar serius untuk mengikuti bimtek dan studi banding agar sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan ini,"terang Erwin.Terkait salah satu pembahasan yang akan dilakukan, kata dia, kedepan diharapkan studi banding dilakukan dengan daerah tujuan yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di setiap pekon dengan mengikutsertakan pelaku usaha dalam hal ini pengurus BUM-Pekon.
"Sebab, perlu di pahami bahwa jantung dana desa adalah BUM- Pekon yang diharapkan akan berjalan semestinya demi terwujudnya pekon mandiri sesuai dengan cita-cita Nasional,"kata dia.
Kemudian, terkait pelaksanaan bimtek ia menilai bahwa perlu jadi bahan pertimbangan agar kedepan dapat dilaksanakan di Lambar dalam rangka menghemat anggaran namun tanpa mengurangi hasil dan manfaat.
"Untuk menghemat anggaran, kalau hanya kegiatan bimtek ada baiknya dilaksanakan di Lambar saja, kita undang pemateri yang berkompeten,"kata dia.
Sementara dalam kegiatan bimtek dan studi banding, Apdesi Lambar juga mengundang perwakilan Komisi 1 untuk melakukan pendampingan.
"Iya kita di undang untuk ikut mendampingi kegiatan bimtek dan studi banding, yang hadir adalah Ketua komisi (Hi. Untung, S.Pd), Sekretaris Komisi (Hi. Bahrin Ayub, SH),"pungkasnya.
Seperti diketahui, plesiran berbalut bimtek dan studi banding kembali dilaksanakan oleh Apdesi Lampung Barat yang diikuti oleh 131 peratin se-kabupaten setempat, mulai Kamis (14/11).
Setelah bimtek di Bandarlampung, rombongan dijadwalkan akan melajukan studi banding ke Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Sabtu hingga Selasa (16-19/11/2019) mendatang.
Kegiatan itu terkesan hanya mengejar jalan-jalan atau sekadar plesiran sehingga bukan untuk peningkatan kapasitas pemerintah pekon atau pengurus Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) yang seyogyanya ikut dalam kegiatan itu.
Tak tangung-tanggung, dari informasi yang dihimpun, keberangkatan para petinggi pekon ini menguras dana desa sebesar Rp 9 juta/pekon. Anggaran tersebut telah ditampung masing -masing pekon pada program Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) tahun 2019. Jika dikalkulasikan, dari 131 pekon di 15 Kecamatan di Lambar yang mengikuti bimtek, total sekitar Rp 1,1 miliar lebih uang negara melayang.(edi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar