 |
| Kepala KPPN Liwa Dani Ramdani (tengah) berfoto bersama dengan sejumlah pejabat pengguna anggaran usai penyerahan piagam. (Foto Dok KPPN Liwa) |
Radarlambar.com - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa Lampung Barat (Lambar) yang juga membawahi Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), memberikan penghargaan kepada sejumlah Satuan Kerja (Satker) sebagai wujud apresiasi atas kinerja terbaik dalam kategori pelaksanaan anggaran dan kategori pelaporan keuangan pemerintah, kegiatan dipusatkan di aula KPPN setempat Rabu (21/2-2018).
Penghargaan kategori pelaksanaan anggaran terbaik pertama diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Liwa, disusul Madrasah Ibtidaiyah Hujung Kecamatan Belalau di peringkat kedua, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Krui Pesbar, sebagai terbaik ketiga.
Sementara untuk kategori pelaporan keuangan pemerintah, terbaik pertama diraih oleh Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Lambar, disusul Pengadilan Agama (PA) Krui sebagai terbaik kedua, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Lambar sebagai Satker terbaik ketiga.
Kepala KPPN Liwa Dani Ramdani usai penyerahan penghargaan kepada enam Satker tersebut mengungkapkan, selain penyerahan pengnhargaan juga dilaksanakan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2017 serta langkah-langkah strategis untuk melaksanakan APBN tahun 2018, yang dihadiri oleh perwakilan Satker pengelola APBN yang berada di wilayah pembayaran KPPN Liwa, yakni di Lambar dan Pesbar.
”Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Satker yang selama tahun 2017 telah melaksanakan pengelolaan dan pelaporan APBN dengan baik. Kami berharap agar dengan pemberian apresiasi ini dapat memotivasi Satker lainnya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBN,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut pihaknya juga mengajak Satker untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. Karena seperti diketahui setelah 12 tahun Pemerintah Pusat mulai membuat Laporan Keuangan, baru pada tahun 2016 lalu Lambar bisa memperoleh opini WTP dari Laporan Keuangan yang dibuat.
”Semoga pemberian apresiasi kepada satker berkinerja terbaik ini dapat berkontribusi secara maksimal dalam mempertahankan opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya,” kata Dani Ramdani.
Dia menegaskan, bahwa seluruh layanan KPPN bebas biaya. Terkait hal ini, dia juga menghimbau kepada Satker untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun baik kepada pegawai maupun kepada para tenaga honorer KPPN Liwa. ”Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya untuk mewujudkan zona Integritas menuju KPPN Liwa yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” tukasnya.
Sementara Kepala PN Liwa, John Karnedi, selaku Satker terbaik pertama kategori Pelaksanaan Anggaran mengucapkan terima kasih kepada pihak KPPN Liwa atas penghargaan yang diberikan dan akan menggunakan penghargaan sebagai pemacu bagi PN Liwa untuk terus meningkatkan lagi kualitas pelaksanaan anggarannya di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.
Dilain pihak Kepala Kantor Kementrian ATR/BPN Lambar Joni Imron selaku Satker terbaik pertama kategori Pelaporan Keuangan Pemerintah juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.
”Berkat teguran-teguran yang diberikan oleh tim KPPN Liwa, Satker kami akhirnya terus memperbaiki pengelolaan keuangannya sehingga akhirnya bisa menjadi satker terbaik pertama kategori Pelaporan Keuangan Pemerintah. Terima kasih, luar biasa bagi kami bisa mendapatkan penghargaan ini. Ini berkat teguran-teguran dari KPPN Liwa kepada kami sehingga kami terus berbenah dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan,” ucap Joni Imron.
Sekadar diketahui, penghargaan pada masing-masing kategori sendiri memiliki beberapa kriteria. Untuk kategori pelaksanaan anggaran meliputi sepuluh kriteria dengan bobot nilai masing-masing. Ke sepuluh kriteria tersebut antara lain penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, realisasi penarikan dana DIPA, penyampaian data kontrak, pengelolaan uang persediaan, revisi DIPA, pengembalian SPM, retur SP2D, penyampaian LPJ bendahara, dan perencanaan kas.
Sedangkan untuk kategori pelaporan keuangan pemerintah, pemenang ditentukan dengan kriteria jurnal tidak lazim, aset belum diregister, transfer masuk keluar aset, kesesuaian saldo kas transaksi dalam konfirmasi, penyampaian catatan atas laporan keuangan dan proses rekonsiliasi bulanan. (rls/nopri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar