 |
| Dadin Ahmadin (Anggota DPRD Lambar) |
Radarlambar.com –Persoalan pengelolaan program bantuan sosial (Bansos) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di alokasikan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Lampung Barat harus dievaluasi.
Pasalnya, selain terjadinya dugaan sejumlah pelanggaran terutama dalam pengelolaan tidak melibatkan peran komite, program bantuan yang notabene-nya untuk menunjang pembangunan sekolah itu dinilai tidak tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Dadin Ahmadin S.Sos.,
“Terkait program bantuan sosial dan DAK ini memang harus di evaluasi, karena selain banyak terjadi sejumlah pelanggaran salah satunya tidak memberdayakan komite juga saya menilai tidak tepat sasaran, karena sekolah yang dapat itu-itu saja,”ungkap Dadin.
Menurutya, upaya pemerataan alokasi program bantuan sosial tersebut telah beberapa kali di bahas dalam hearing, namun kenyataan dilapangan ternyata sekolah yang dinilai layak justru luput dari perhatian.
“Sudah sering kami ingatkan kalau ada program bansos, jangan sekolah itu-itu saja yang dapat, masih banyak kok yang butuh, seperti saya beri contoh di Pekon Ujungrembun Kecamatan Lumbokseminung,” imbuhnya.
Ia menambahkan, sesuai peraturan, usulan program bansos maupun DAK tentu telah melalui sebuah perencanaan yang baik, dan ada sejumlah poin yang diatur dalam undang-undang bahwa sehingga sekolah tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan.
“Yang terjadi saat ini kan tidak seperti itu, ada sekolah yang sudah kedua kalinya mendapat bansos bahkan lebih, dan ini yang menjadi pertanyaan seperti apa perencanaannya,” kata dia.
Lebih jauh ia menjelaskan, program bansos - DAK sangat membantu untuk pembangunan fisik, infrastuktur pendidikan dan kesehatan. Dengan bantuan tersebut pihaknya meminta pemerintah daerah betul-betul maksimal dalam melakukan pengawasan serta pendampingan dalam pengelolaanya. ”Intinya kami minta perlu ada evaluasi kedepan baik sasaran maupun tahapan pengelolaannya,” pungkas dia.(edi/lusiana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar