Namun kendati aset BUMP tersebut masih dinyatakan lengkap, namun DPMP Masih menunggu laporan keuangan dari pengurus untuk menghitung besaran kerugian dalma kegiatan usaha tersebut.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Pathan S.E, M.M.,mendampingi Kepala DPMP Yudha Setiawan S.I.P.,menerangkan bahwa dalam pengecekan tersebut, BUMP Tanjungraya memiliki tiga kegiatan usaha yaitu sewa molen (mesin pengaduk semen), sewa kursi dan produksi kopi siap saji.
“Dari tiga kegiatan usaha ini, satu yang bisa dikatakan tak berkembang sehingga harus ditutup yaitu usaha produksi kopi siap saji. Tapi secara keseluruhan BUMP ini tidak gulung tikar artinya masih ada dua usaha lainnya yang akan menutup kerugian itu nanti,”kata Pathan.
Disinggung soal besaran kerugian tersebut, saat ini pihaknya masih menunggu laporan neraca keuangan dari pengurus BUMP setempat yang pada saat pihaknya melakukan pengecekan berhalangan hadir.
“Kami masih menunggu laporan dari pengurus BUMP, jika laporan neraca keungan itu sudah kami terima maka baru bisa kita hitung berapa kerugiannya, dan besaran kerugian itu pun akan kita seusaikan dengan pemasukan dari dua jenis usaha lainnya, apakah bisa tertutupi atau tidak,”imbuhnya.
Kendati begitu, kata dia, dalam pertemuan itu pemerintah pekon setempat berjanji akan kembali melanjutkan kegiatan usaha serupa di tahun anggaran 2020, agar aset yang ada tidak mubazir.
“Tahun ini mereka sudah melakukan persiapan untuk kembali menjalan usaha produksi kopi tersebut, mereka telah menyiapkan lahan agar tidak di bebankan dengan biaya sewa yang besar,”pungkasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 131 pekon di Kabupaten Lampung Barat telah membentuk BUMP namun diduga ketidakseriusan pengurus dan lemahnya kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) mengakibatkan mayoritas BUMP tidak produktif, salah satunya di Pekon Tanjungraya, Kecamatan Sukau.
Kegiatan usaha yang bergerak di bidang produksi kopi robusta siap saji itu kini nyaris tak bergerak. Padahal, dalam pelaksanaannya, pemerintah pekon telah menggelontorkan anggaran Rp30 juta bersumber APBPekon tahun 2018.
Saat dikonfirmasi, Peratin Budioyono tak menampik kondisi itu, namun ia beralasan bahwa lemahnya SDM menjadi faktor usaha pekon itu tidak berjalan baik. Atas dasar itu, pada tahun anggaran 2019 pihaknya tidak menggulirkan anggaran BUMPekon.
”Anggaran 2018 kami gulirkan Rp30 juta sebagai modal sewa kantor dan memulai usaha produksi kopi, memang sempat berjalan tapi setelah kita hitung besar pasak dari pada tiang, maka kami memutuskan usaha itu distop, para pengurus akhirnya mundur,” akunya.
Namun, tahun ini pihaknya akan membentuk ulang struktur kepengurusan BUMPekon di wilayah itu dengan menggali potensi usaha baru untuk kegiatan usaha yang akan dijalankan. ”Tahun ini kami akan membentuk struktur dan jenis usaha baru yang akan kami jalankan,” singkatnya. (edi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar