Hasil laporan panitia khusus (Pansus) pembentukan Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah tersebut disampaikan oleh anggota Pansus Erwin Suhendra, S.E. dalam kesempatan itu, ia menegaskan dengan dilakukannya pengesahan, maka harus dipatuhi secara bersama sebagai payung hukum yang dipatuhi legitimasi.
Dijelaskan, hasil pembahasan Pansus asset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah (PAD). Oleh Karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola asset secara maksimal.
Dalam pengelolaan asset pemerintah daerah harus harus menggunakan pertimbangan aspek kebutuhan dan penganggaraan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar asset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah bersangkutan.
”Masalah manajemen asset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup sehat. Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi dimana pengelolaan asset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan batasan-batasan standard kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal,” ujarnya.
Selanjutnya, efisiensi dalam pengelolaan asset milik daerah adalah mutlak diperlukan karena terbatasnya sumberdaya pemerintah dalam rangka pelayanan public, sehingga pengadaan asset milik daerah harus benar-benar sesuai dan terbatas pada yang diperlukan saja dengan maksud menghindari pemborosan keuangan daerah.
Dari hasil pembahasan yang dilakukan, maka pihaknya merekomendasikan salah satu aspek penting menunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah adalah dimilikinya system manajemen asset daerah yang efektif dan efisien.
”Kemudian dalam rangka menyusun neraca pemerintah perlu diketahui berupa berapa jumlah asset Negara sekaligus nilai dari asset tersebut.s selanjutnya untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolan barang milik daerah,” kata dia.
Dari hasil pembahasan dan perbaikan yang dilaksanakan maka Pansus DPRD Lambar dengan tim legislasi pemerintah darah maka Pansus sepakat untuk menyetujui Ranperda tersebut. (nopri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar